Kamis, 10 November 2011

Media dan Kekerasan


Jauh dari moral, mungkin itu kata yang tepat untuk media-media saat ini. Media lebih mengutamakan apsek formalitas daripada moralitas. Segala yang berbentuk sadism, kekerasan, darah dan teman-temannya malah di blow up berulang-ulang di media kita bahkan juga di media-media negara lain. Memang berita-berita macam ini rupa sekarang digemari oleh masyarakat, dank arena ketidak inginan media kehilangan rating, hit, oplah, moralitas di kesampingkan. Bisa dibilang media mengutamakan segi ekonominya daripada dampak sosialnya. Padahal media berandil besar dalam mengarahkan pendidikan masyarakat. Media harusnya cukup tau bagaimana efek dari berita yang diterbitkan.
Yang sering saya lihat juga bagai mana media lebih  sering mengejar aktualitas dan mengesampingkan etika dan factual. Sebagai contoh video seorang anak kecil yang di tabrak mobil di Cina dan orang-orang yang lewat cuek bebek. Saya sendiri trauma melihat video tersebut. Apa efeknya pada masyarakat? Apalagi masyarakat yang bukan dari negeri cina? Kebanyakan menghujat orang-orang Cina, ada gambaran bahwa masyrakat di sana secara umum karena ini di tampilkan oleh televise bisa di anggap orang yang tidak punya belas kasihan. Ada pandangan buruk bangsa lain kepada orang CIna. Ditambah lagi dengan berita itu diulang-ulang di beberapa stasiun televise. Yang sangat di takutkan video ini ditonton oleh anak-anak. Kita tidak tau bagaimana perkembangan anak yang sering mendapat suguhan berita kekerasan seperti itu. Apa jadinya anak itu nanti karena video ini bisa di kases oleh semua kalangan di dunia melalaui youtube. Atau contohnya lagi adegan berdarah kematian Moamarr Khadafi yang dipertontonkan dari saat dia di tangkap, di hajar, diseret, sampai berlumuran darah dan dibawa dengan ambulans.  Saya yakin, orang-orang terdekatnya atau saudara-saudaranya akan dendam melihat video ini. Dahulunya memang musuh sekarang menjadi sangat musuh karena media. Di sini media menjadi conflict intensifier. Bukan hanya pada kasus itu media menjadi intensifier, pada kasus Ambon, Sampit dan kasus-kasus lain yang ada di Indonesia. Media sering menjadi “kompor” pada konflik di Indonesia mungkin anda bisa menambahkan contohnya. Berita-berita di Indonesia yang menyangkut golongan sangat mudah menjadi sumber konflik melihat sifat masyarakat Indonesia yang mudah terprovokasi.
Saya ada kasus yang bisa dibilang kebodohan media. Ini terjadi di India. Ketika itu ada serangan bom oleh teroris pada tanggal 26 november 2008 di Hotel Tajmahal Palace. Setelah bom meledak beberapa stasiun televise nekat melakukan siaran langsung proses evakuasi  dan penanganan lokasi peristiwa. Pasukan antiteror tidak bisa melarang wartawan meliput karena alasan “masyarakat berhak tau peristiwa bom yang telah menghancurkan Hotel Tajmahal”. Yang tidak diketahui wartawan saat itu adalah maish ada kelompok Deccan Mujahidin yang terjebak di dalam dengan menyandera banyak orang. Teroris itu ikut menonton siaran langsung itu dari dalam hotel. Ketika pasukan anti terror masuk kedalam hotel langsung diberondong peluru oleh teroris karena teroris melihat di televise yang di siarkan secara eksklusif bagaimana formasi dan bagai mana cara polisi anti terror masuk kedalam hotel. Belasan polisi anti terror tewas karena ini. (sumber: makalah Agus Sudibyo, Jurnalisme, kekerasan dan komodifikasi).
Ada dua sisi yang menjadi dilemma besar pada pers. Pertama pemberitaan secara actual. Pers memberikan berita yang apa adanya dengan maksud masyarakat dapat menyaksikan kejadian yang sebenarnya versi pers. Kekerasan, pemerkosaan, pembantaian, yang kalah dan yang menang dalam suatu konflik dan lain-lain. Berita ini mejnadi keharusan bila di pandang dari segi jurnalistik. Tapi dampaknya ini malah memper besar konflik yang ada. Secara ekonomi sangat mneguntungkan secara moral sangat merugikan.
Sisi lain media berhati-hati dalam memberitakan hal-hal seperti di atas. Akibatnya masyarakat tidak tau realitas yang sebenarnya dan tidak tau harus waspada atau  terjadi kesalahan dalam mengambil sikap.
Disnilah pers seharusnya mengedepankan aspek moralitas ketimbang ekonomi.
“secara formal, memberitakan konflik yang berdarah-darah bukanlah kesalahan media, bahkan bisa menjadi keharusan. Karena konflik selalu memiliki nilai berita tinggi dan masyarakat membutuhkan berita sekomperhensif mungkin tentang konflik. Namun secara moral, pers mesti menimbang-nimbang akibat pemberitaan. Pers perlu memikirkan bahwa aturan, etika dan kelaziman-kelaziaman jurnalistik yang berlaku dalam kondisi-kondisi yang abnormal: situasi konflik, bencana alam dan lain-lain”. (Agus Sudibyo)

Selasa, 07 Desember 2010

Pendekatan dalam organisasi


Griffin (2003) dalam A First Look at Communication Theory, membahas komunikasi organisasi mengikuti teori management klasik, yang menempatkan suatu bayaran pada daya produksi, presisi, dan efisiensi. Adapun prinsip-prinsip dari teori management klasikal adalah sebagai berikut:

TEORI KOMUNIKASI ORGANISASI


Definisi fungsional :
Pertunjukan dan penafsiran pesan diantara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. Suatu organisasi terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan-hubungan hierarkis antara yang satu dengan lainnya dan berfungsi dalam suatu lingkungan.

Jumat, 03 Desember 2010

Diterjang berita

Era informasi yang terjadi saat ini menuntut orang berlomba-lomba mendapatkan informasi terbaru. Yang paling up to date di anggap sebagai orang yang modern. Media massa selaku sumber berita membentuk opini publik yang pastinya di ikuti oleh masyarakat. Opini publik menjadi suara dominan dan memmaksa masyarakat lain untuk masuk kedalamnya.

Opini Publik

Definisi publik dan tokohnya :
John Dewey . “Publics are spontaneous groups of citizens who share the indirect effects of a particular action”
Publik adalah kelompok spontan dari suatu penduduk yang berbagi tindakan khusus secara tidak langsung.
Public is about the what of belonging to the people; relating to, or affecting, a nation, state, or community; opposed to private; as, the public treasury, a road or lake. Public is also defined as the people of a nation not affiliated with the government of that nation.